Oleh Rika Hariance, SP, M.Si
Alumni Universitas Andalas
MICHAEL P. Todaro dalam bukunya Pembangunan
Ekonomi menjelaskan bahwa pembangunan dalam perspektif luas dapat dipandang
sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar
atas struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi nasional, disamping tetap
mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan
serta pengentasan kemiskinan.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menambah jumlah investasi-investasi baru yang pada akhirnya akan menyerap tenaga kerja yang banyak dan mengurangi angka pengangguran.Indonesia
Sebuah perencanaan yang baik, akan mampu memanfaatkan semua potensi yang ada pada alamIndonesia
secara optimal dan akan mengantarkan Indonesia
Pada masa orde baru, para pembuat kebijaksanaan dan perencana pembangunan sangat percaya bahwa pembangunan ekonomi di pulau Jawa (Jakarta dan sekitarnya) akan menghasilkan "Trickle Down Effects" atau efek tetesan minyak ke daerah lainnya yang berada di sekitar pulau Jawa. Namun demikian ketika diimplementasikan, ‘keyakinan’ mereka justru sangat bertolak belakang.
Perhatian mereka justru hanya terpusat pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pemerataan pembangunan. Hal ini bisa dilihat dari ketidak-merataan distribusi pendapatan nasional. Padahal distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya hasil pembangunan suatu negara.
Perlu diketahui ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kesenjangan ekonomi dan kemiskinan merupakan dua masalah besar pada negara berkembang, tak terkecualiIndonesia
Bambang Ismawan dalam artikelnya tentang ekonomi kerakyatan menyatakan bahwa ketimpangan ekonomiIndonesia
Dalam struktur yang timpang itu, sekelompok kecil elit ekonomi yang berjumlah 1% mendapatkan berbagai fasilitas dan hak istimewa untuk menguasai sebagian besar sumberdaya ekonomi dan mendominasi sumbangan PDB, pertumbuhan ekonomi maupun pangsa pasar. Sementara 99% kelompok lainnya termarginalkan.
Menurut Ekonom Belanda J.H.Booke, fenomena ini adalah sebuah bentuk dualisme ekonomi (perekonomian ganda), yaitu ada sektor besar dengan kemampuan modern berdampingan dengan sektor kecil dengan kemampuan tradisional.
Contoh sederhana adalah seperti yang kita saksikan pada sebagiankota besar di Indonesia
Pembangunan yang berorientasi hanya pada pertumbuhan saja tidak mampu menghilangkan dualisme ekonomi tersebut, namun malah membuatnya semakin kuat, hingga jurang antara si kaya dan si miskin semakin melebar. Dari sini timbul pertanyaan bagaimana mengatasinya?
Ada
Ini lah yang kemudian kita sebut dengan ekonomi kerakyatan. Pada ekonomi rakyat, pemerintah dapat mengembangkan sektor pertanian, manufaktur dan bangunan yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Sehingga pada akhirnya perekonomian akan meningkat, dan pengentasan kemiskinan serta pemerataan pendapatan yang dicita-citakan akan dapat tercapai.
Hal ini sebagai mana dikatakan Mahhub Ul Haq bahwa pengentasan kemiskinan adalah cara untuk meningkatkan GNP bukan GNP yang menghilangkan kemiskinan, kutipan dalam buku M. P. Todaro Pembangunan Ekonomi.
Oleh karena itu perlu kembali ditegaskan bahwa bahwa ekonomi rakyat merupakan salah satu konsep pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tidak berdasarkan peningkatan pendapatan perkapita, GNP atau PDB tetapi program pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. (*)
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menambah jumlah investasi-investasi baru yang pada akhirnya akan menyerap tenaga kerja yang banyak dan mengurangi angka pengangguran.
Sebuah perencanaan yang baik, akan mampu memanfaatkan semua potensi yang ada pada alam
Pada masa orde baru, para pembuat kebijaksanaan dan perencana pembangunan sangat percaya bahwa pembangunan ekonomi di pulau Jawa (Jakarta dan sekitarnya) akan menghasilkan "Trickle Down Effects" atau efek tetesan minyak ke daerah lainnya yang berada di sekitar pulau Jawa. Namun demikian ketika diimplementasikan, ‘keyakinan’ mereka justru sangat bertolak belakang.
Perhatian mereka justru hanya terpusat pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pemerataan pembangunan. Hal ini bisa dilihat dari ketidak-merataan distribusi pendapatan nasional. Padahal distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya hasil pembangunan suatu negara.
Perlu diketahui ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kesenjangan ekonomi dan kemiskinan merupakan dua masalah besar pada negara berkembang, tak terkecuali
Bambang Ismawan dalam artikelnya tentang ekonomi kerakyatan menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi
Dalam struktur yang timpang itu, sekelompok kecil elit ekonomi yang berjumlah 1% mendapatkan berbagai fasilitas dan hak istimewa untuk menguasai sebagian besar sumberdaya ekonomi dan mendominasi sumbangan PDB, pertumbuhan ekonomi maupun pangsa pasar. Sementara 99% kelompok lainnya termarginalkan.
Menurut Ekonom Belanda J.H.Booke, fenomena ini adalah sebuah bentuk dualisme ekonomi (perekonomian ganda), yaitu ada sektor besar dengan kemampuan modern berdampingan dengan sektor kecil dengan kemampuan tradisional.
Contoh sederhana adalah seperti yang kita saksikan pada sebagian
Pembangunan yang berorientasi hanya pada pertumbuhan saja tidak mampu menghilangkan dualisme ekonomi tersebut, namun malah membuatnya semakin kuat, hingga jurang antara si kaya dan si miskin semakin melebar. Dari sini timbul pertanyaan bagaimana mengatasinya?
Ini lah yang kemudian kita sebut dengan ekonomi kerakyatan. Pada ekonomi rakyat, pemerintah dapat mengembangkan sektor pertanian, manufaktur dan bangunan yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Sehingga pada akhirnya perekonomian akan meningkat, dan pengentasan kemiskinan serta pemerataan pendapatan yang dicita-citakan akan dapat tercapai.
Hal ini sebagai mana dikatakan Mahhub Ul Haq bahwa pengentasan kemiskinan adalah cara untuk meningkatkan GNP bukan GNP yang menghilangkan kemiskinan, kutipan dalam buku M. P. Todaro Pembangunan Ekonomi.
Oleh karena itu perlu kembali ditegaskan bahwa bahwa ekonomi rakyat merupakan salah satu konsep pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tidak berdasarkan peningkatan pendapatan perkapita, GNP atau PDB tetapi program pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. (*)
0 komentar:
Post a Comment