Oleh Drs. M. Sofyan Lubis, S.H.
Praktisi Hukum
PASAL 244 Kitab Hukum Acara
Pidana (KUHAP) yang berbunyi, “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan
pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung,
terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi
kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Pasal 244 KUHAP ini
adalah satu-satunya landasan hukum untuk melakukan upaya hukum kasasi di dalam
perkara pidana, dan seperti kita ketahui jika disimak di dalam pasal tersebut
kata demi kata tidak ada kata-kata yang menerangkan putusan ‘bebas murni’ atau
‘putusan bebas tidak murni’. Bahwa memang semua putusan Pengadilan, khususnya
dalam peradilan pidana terhadap pihak-pihak yang tidak puas dapat dilakukan
upaya hukum, baik itu upaya hukum biasa berupa Banding dan Kasasi, maupun upaya
hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (herziening) sebagaimana diatur di
dalam Bab XVII dan Bab XVIII UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
Khusus untuk putusan bebas dalam
pengertian “Bebas Murni” yang telah diputuskan oleh judexfactie sesungguhnya
tidak dapat dilakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum
luar biasa. Ketentuan ini ditegaskan di dalam pasal 244 KUHAP sebagaimana
dikutip di atas. Namun dalam praktiknya Jaksa/Penuntut Umum selalu tidak
mengindahkan ketentuan ini, hampir semua putusan bebas (bebas murni) oleh
Penuntut Umum tetap dimajukan kasasi.
Jika dicermati sebenarnya di
dalam pasal 244 KUHAP tidak membedakan apakan putusan bebas tersebut murni atau
tidak, yang ada hanya “Putusan Bebas”. Tapi dalam praktiknya telah dilakukan
dikotomi, yaitu putusan bebas murni atau bebas tidak murni, entah dari mana dan
siapa yang melakukan dikotomi per istilah an tersebut. Yang jelas Penuntut Umum
beranggapan putusan yang ‘bebas tidak murni’ dapat dilakukan upaya hukum
kasasi.
Adapun tentang alasan
jaksa/penuntut umum yang tetap mengajukan kasasi terhadap putusan bebas murni
selalu mengambil berdalih, antara lain: 1) Pengadilan Negeri atau Pengadilan
Tinggi (Judexfactie) telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana
dimaksud dalam pasal 185 ayat (3) dan ayat (6) KUHAP ; 2) Cara mengadili yang
dilakukan Judexfactie tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang ; 3)
Putusan Judexfactie bukan merupakan putusan bebas murni (vrijspraak), melainkan
putusan “bebas tidak murni”.
Sedangkan dalil hukum yang
digunakan Jaksa/Penuntut Umum dalam memajukan kasasi terhadap putusan bebas
adalah selalu sama yaitu mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman RI
No.M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman
Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP) yang di dalam butir ke-19 TPP KUHAP tersebut ada
menerangkan, “ Terdahadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; tetapi
berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap
putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan yurisprudensi
”.
Intinya TPP KUHAP ini menegaskan
perlunya Yurisprudensi yang dijadikan rujukan atau referensi untuk mengajukan
kasasi terhadap putusan bebas. Jadi kalau dipertanyakan apa kriteria TPP KUHAP
terhadap kalimat “.. berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan
kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.” TPP KUHAP tidak
memberikan kriteria yang tegas selain hanya berdasarkan penafsiran sepihak dari
Jaksa/Penuntut Umum.
Padahal, kita sangat tahu betul
bahwa TPP KUHAP adalah merupakan Keputusan Menteri Kehakiman RI
No.M.14-PW.07.03 tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP
KUHAP) dan Keputusan Menteri Kehakiman ini derajadnya jauh di bawah
Undang-undang, dalam hal ini adalah UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP yang
merupakan produk Legislatif dan eksekutif. Sehingga TPP KUHAP yang berkaitan
tentang itu isinya bertentangan dengan KUHAP itu sendiri, sehingga upaya hukum
yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas adalah cacat hukum dan
tidak boleh ditoleransi.
Secara hukum dapat dipastikan TPP
KUHAP dan Yurisprudensi tidak cukup kuat atau tidak dapat lagi dijadikan dalil
hukum bagi Jaksa/Penuntut Umum untuk melakukan kasasi terhadap putusan bebas
sebagaimana dimaksud di dalam pasal 244 KUHAP tersebut, karena TPP KUHAP yang
merupakan produk Keputusan Menteri Kehakiman dan Putusan Hakim yang berkekuatan
hukum tetap yang telah menjadi yurisprudensi sejak tahun 2000 bukan merupakan
sumber tertib hukum yang berlaku di Indonesia.
Dalam TAP MPR RI No. III tahun
2000 telah menetapkan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
sebagai Sumber Tertib Hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu: 1) UUD 1945; 2) Ketetapan MPR RI; 3) Undang-Undang; 4) Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); 5).Peraturan Pemerintah; 6)
Keputusan Presiden yang Bersifat Mengatur ; dan 7) Peraturan Daerah.
Yurisprudensi dalam putusan bebas
tidak dapat dijadikan dalil hukum oleh Jaksa/Penuntut Umum, apalagi jika
mengingat banyaknya Hakim di dalam memutuskan suatu perkara menganut asas
“opportunity” yang pada gilirannya mengakibatkan tidak tegasnya apakah
yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum atau tidak. Dimana hal ini terjadi dikarenakan
di satu sisi mereka (hakim) dalam memutus perkara mengikuti aliran Legisme,
dengan alasan tidak boleh menyimpang dari apa yang diatur oleh undang-undang,
namun di lain sisi mereka mengikuti aliran “Rechtsvinding” dengan alasan
menyelaraskan undang-undang dengan tuntutan zaman.
Bahkan, tidak jarang terjadi di
dalam praktiknya asas “opportunity” melahirkan kecenderungan didasarkan pada
kepentingan pribadi dari Hakim yang bersangkutan, sehingga sudah saatnya
kedudukan “yurisprudensi” harus ditertibkan kepada tujuannya semula yaitu,
Yurisprudensi hanya dapat dijadikan referensi dan berguna untuk mengisi
kekosongan hukum ketika dalam suatu perkara atau upaya hukum belum ada aturan
hukum atau Peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengaturnya.
Tegasnya dalil hukum yang
dijadikan dasar oleh penuntut umum untuk selalu memajukan kasasi terhadap
“putusan bebas”, di samping bertentang dengan TAP MPR RI No. III tahun 2000
tentang Tertib Hukum yang berlaku di Indonesia, juga bertentang dengan Asas
Hukum Universal yaitu, Lex superior derogat legi lex inferiori (asas yang
menegaskan bahwa hukum yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum
yang lebih rendah kedudukannya). (*)
0 komentar:
Post a Comment